25 Kabupaten dan Kota Lakukan MoU Program Gerakan Menuju 100 Smart City

0
52

www.depoktren.com–Wali Kota Depok Mohammad Idris bersama perwakilan 25 Kabupaten dan Kota se-Indonesia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) program Gerakan Menuju 100 Smart City Tahun 2019 yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas Republik Indonesia di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong Implementasi Kota Cerdas di 100 Kabupaten/Kota. “Saat ini Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri terus mendorong terlaksananya pengembangan Kota Cerdas dengan menerapkan 4 (empat) strategi,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

Keempat strategi tersebut adalah sebagai berikut, pertama, mendorong pengembangan penerapan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran.

Beberapa regulasi yang telah diterbitkan yang mengamanatkan terkait dengan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran yaitu: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Ranperda RPJPD dan RPJMD dan RKPD; Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari amanat peraturan perundang-undangan di atas maka Kementerian Dalam Negeri telah mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD yang sedang dibangun saat ini prinsipnya terdiri dari e-Database, e-Planning, e-Monev dan e-Reporting. Berdasarkan konsep pengembangan besar dimaksud, saat ini juga telah dikembangkan aplikasi pembangunan daerah meliputi e-Database, e-Planning RPJMD-Renstra PD dan e-Planning RKPD-Renja PD.

“Kesemuanya berbasis teknologi informasi dan komunikasi (internet) yang salah satu tujuannya untuk percepatan implementasi kota cerdas di 100 Kabupaten/Kota,” terang Tjahjo.

Kedua, penyusunan Perda Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan terlebih dahulu menyusun dokumen KLHS Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini sebagai langkah awal dalam mewujudkan pembangunan kota cerdas dan berkelanjutan sesuai amanat amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2018.

“Melalui Permendagri dimaksud, diamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen KLHS sebelum menyusun dokumen RPJMD sebagai bahan masukan dalam penyusunan dokumen RPJMD,” papar Tjahjo.

Ketiga, mendorong perencanaan pembangunan kota agar dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunannya dilakukan analisis yang komprehensif dan berbasis pada data dan informasi yang update dan akuntabel sebagaimana amanat Permendagri 86 Tahun 2017.

Keempat, mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan penyelesaian Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Daerah dalam rangka mendukung pengembangan Kota Cerdas berbasis tata ruang.

“Mengingat hingga saat ini sudah terdapat 51 Perda RDTR yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dari 1.838 RDTR yang harus ditetapkan secara nasional,” tegas Tjahjo.

Dalam kesempatan yang sama, Tjahjo juga meminta Kepala Daerah untuk segera mengambil langkah untuk mendorong terlaksananya pengembangan Kota Cerdas.

“Saya menghimbau agar kepala daerah beserta jajarannya segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong terlaksananya pengembangan Kota Cerdas di 100 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia,” harap Tjahjo. (Des/Papi Ipul)

52 total views, 2 views today

LEAVE A REPLY