Parah Pungli di Rutan Depok, Tahanan Sewa Kamar, Capai Rp 10 Juta

0
392

www.depoktren.com–Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin begitulah pepatah yang dapat disematkan pada para tahanan yang mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B, Depok. Pasalnya, pihak keluarga dari para tahanan harus merogoh uang yang cukup besar untuk mengurus segala sesuatu di Rutan yang berada di kawasan Kecamatan Cilodong, Depok.

Uang pungutan liar (pungli) setiap harinya beredar di Rutan Depok, mulai dari Rp 25 ribu untuk sekedar kunjungan hingga dikenakan tarif sewa kamar sebesar Rp 2 juta hingga Rp 10 juta diluar iuran bulanan mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 300 ribu per minggu.

“Jadi tahanan itu benar-benar mengsengsarakan, nggak ada enak-enaknya. Saya jatuh miskin, gara-gara anak saya jadi tahanan di Rutan Depok. Nggak ada yang nggak pakai duit, mungkin cuma nafas aja yang nggak bayar,” ujar seorang ibu, Dewi yang berkeluh kesah dikenakan beragam biaya yang cukup besar mengurus anaknya yang menjadi tahanan di Rutan Depok saat ditemui, Senin (11/3/2019).

Dia mengutarakan, untuk dapat kamar di Blok B, anaknya dikenakan biaya Rp 3 juta ditambah iuran mingguan Rp 300 ribu. Semua pungli di Rutan Depok ada yang mengatur, bukan hanya dari petugas Rutan, melainkan juga dari orang luar Rutan yang cukup dikenal dan ditakuti yang selama ini seakan-akan memiliki kekuasaan yang cukup besar dan seperti ‘dipelihara’ di Rutan Depok.

“Gila bener kan. Tarif kamarnya, hotel aja kalah mahal. Kalau nggak bayar, anak saya nggak dapat kamar dan tidur dilantai, mungkin juga dipukulin. Itu baru tarif kamar, belum lagi biaya-biaya lainnya yang kami para keluarga tahanan kerap ‘dipalak’ petugas dan kepala tahanan serta orang luar yang bukan petugas dan cukup ditakuti,” tutur Dewi.

Bukanlah rahasai umum lagi dan isapan jempol belaka kalau di Rutan Depok secara terang-terangan ada beragam praktik pungli seperti diatur pihak Rutan dan juga adanya peran orang diluar Rutan yang memiliki kekuasaan seperti Kepala Rutan.

Berkat banyak laporan masyarakat, Ombudsman RI Jakarta Raya melakukan invetigasi dan membuktikan adanya maladministrasi dan pungli di Rutan Kelas II B Depok, Salah satunya temuan ‘beli’ kamar tahanan yang dipatok berkisar mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 10 juta.

“Terdapat penempatan kamar tahanan atau narapidana dengan variasi harga setiap kamar dari kelas A sampai F. Kamar A termahal yaitu Rp2 juta hingga Rp8 juta sekali bayar, serta bayar Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per minggu yang dibayarkan kepada petugas melalui tahanan pendamping,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P Nugroho dalam rilis yang diterima depoktren.com, Senin (11/3/2019).

Teguh memaparkan, Ombudsman juga menemukan adanya tarif yang dikenakan saat berkunjung. Pengunjung dikenakan biaya Rp25 ribu hingga Rp150 ribu setiap kali kunjungan yang disetorkan kepada kepala kamar.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga dibebani iuran mingguan berkisar Rp25 ribu sampai Rp300 ribu per orang kepada kepala kamar. Adapula biaya makanan ringan untuk petugas yang berjaga.

Pihak keluarga para tahanan dapat mengirimkan uang kepada WBP melalui rekening bank atas nama Marta Sutanto (rekanan koperasi) kemudian dialihkan ke rekening bank atas nama PT Anugerah Vata Abadi (Koperasi) dengan potongan 5 persen setiap transaksi.

Tak hanya itu, ‘mahar’ juga ditemukan terhadap layanan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersama (CB) untuk WBP yang sudah menjalani dua pertiga atau setengah masa tahanan.

Pertama, jalur cepat atau diistilahkan jalur ‘tol’ dikenakan biaya Rp5 juta lebih. Kemudian jalur semi cepat atau ‘semi tol’ dikenakan mahar Rp1 juta.

“Jalur tol relatif cepat mendapat kepastian keluar, semi relatif bertele-tele. Sementara tanpa bayar seringkali ditahan petugas dan persyaratannya tak kunjung diproses,” ucap Teguh.

Sementara itu, temuan lainnya, keluarga atau pengunjung seringkali memberikan beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh petugas lapas atau rutan. Adapun pemberian itu berupa makanan, perlengkapan salat, televisi hingga dispenser.

WBP dan keluarga atau pengunjung kerap dimintai uang oleh petugas agar alat komunikasi seperti telepon seluler masuk rutan. Ditemukan pula jual-beli serta sewa telepon yang juga dikenakan biaya.

“Temuan terakhir ada tahanan atau narapidana dan para pengunjung yang melakukan tindak asusila di ruang kunjungan atau ruang terbuka,” terang Teguh.

Menurut Teguh, semua temuan itu atas laporan yang masuk ke Ombudsman kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi atau ‘mystery shopping’. Adapun investigasi itu dilakukan Januari hingga Februari 2019. “Informan dan tim kami banyak kemudian kami konfrontir dengan keluarga dan tahanan yang sudah keluar untuk memverifikasi data yang kami dapatkan,” tegasnya.

Hasil temuan ini, lanjut dia, telah diteruskan ke pihak Rutan Kelas II B Depok. Pihak rutan berjanji akan memperbaiki kondisi tersebut. “Ombudsman akan melakukan pengawasan terhadap perbaikan yang akan dilakukan. Ini kan temuan kita, nanti pihak rutan memberi rancangan perbaikan, kita sampaikan juga apa saja yang perlu diperbaiki. Tiga bulan sampai enam bulan ke depan kita monitoring,” pungkas Teguh.

Saat hendak dikonfirmasi, Senin (11/3/2019), Kepala Rutan Depok, Bawono Ika tak kunjung menemui sejumlah wartawan yang juga pengurus Depok Media Center (DMC). Selama 3 jam para wartawan menunggu dan hanya ditemui seorang ajudanya, Abimayu. “Bapak sedang terima telepon, belum bisa ditemui,” tukasnya. (Mul/Rus/Papi Ipul)

393 total views, 1 views today

LEAVE A REPLY