BPJS Kesehatan akan Segera Regulasi Jaminan Kesehatan Disempurnakan

0
74

www.depoktren.com–Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) terus melakukan evaluasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satunya melakukan penyempurnaan regulasi pada peraturan pelayanan kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok, Irfan Qadarusman mengatakan, penyempurnaan regulasi ini sebagai upaya perbaikan dari evaluasi yang dilakukan BPJS Kesehatan. Dengan begitu, nantinya saat sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) maka pelayanan kesehatan di Kota Depok semakin baik.

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Depok, hingga kini jumlah penduduk yang telah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS yaitu 1.427.949 orang atau sekitar 79 persen dari jumlah penduduk Depok yaitu 1.811.924 orang.

“Ada perubahan Peraturan Presiden. (Perpres) pada 18 September 2018. Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan berubah menjadi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut sudah empat kali dirubah dari tahun 2013,” jelas Irfan,Jumat (14/12/2018).

Menurut Irfan, ada beberapa perubahan ketentuan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Diantara ada pada Pasal 47 ayat (5) yang terdapat penambahan ketentuan penjaminan pelayanan ambulans. Yaitu harus disertai dengan upaya menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.

“Bagi layanan ambulans untuk rujukan harus didampingi oleh tenaga kesehatan, dimana pada Perpres sebelumnya tidak tertuang,” ucapnya.

Kemudian, sambungnya, ada pada Pasal 55 diatur pula bahwa pelayanan kesehatan bagi peserta dilaksanakan secara berjenjang. Seperti yang sebelumnya telah diterapkan yakni dengan rujukan daring.

Irfan menjelaskan, jika peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan maka Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) wajib merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) sesuai dengan kasus dan kompetensi fasilitas kesehatan, serta sistem rujukan (Pasal 55 ayat 4). Namun, memang terkecuali dalam keadaan gawatdaruratan.

“Medis pelayanan yang diberikan kepada peserta yang dirujuk ke FKRTL dilakukan paling lama tiga bulan sesuai Pasal 55 ayat 5,” tuturnya.

Dia menambahkan, pada Pasal 58 diatur bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai belum dapat dilakukan melalui e-purchasing. Untuk itu, sesuai Pasal 60, pengadaan dapat dilakukan secara manual berdasarkan katalog elektronik.

“Untuk Perpres yang yang bersinggungan dengan pemerintah sudah lebih dulu kami sosialisasikan,” pungkasnya. (Siska)

74 total views, 2 views today

LEAVE A REPLY