920 Warga Binaan Rutan Cilodong Tak Memiliki e-KTP

0
18

www.depoktren.com–Sebanyak 920 orang, warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B, Cilodong, Kota Depok tidak memiliki identitas resmi berupa e-KTP. 

Hal tersebut, tentunya berpengaruh saat pengambilan suara dalam Pemilu 2019 mendatang. Menindaklanjuti hal tersebut, petugas Rutan Cilodong langsung mengambil langkah cepat dengan menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok

“Langkah ini untuk melindungi hak pilih warga binaan sehingga mereka bisa menggunakan haknya saat hari pelaksanaan Pemilu serentak pada 17 April 2019 mendatang,” ujar Komisioner Bidang Data KPU Kota Depok, Jayadin di Kantor KPU Kota Depok, Kamis (6/12).

Jayadin menegaskan dari 1.500 orang, warga binaan yang tercatat di Rutan Depok, sebanyak 920 orang diantaranya belum teridentifikasi di daftar pemilih tetap (DPT) 

“Nah target kita adalah menyisir teman-teman yang belum tercatat dalam DPT agar bisa menggunakan hak pilihnya. Mudah-mudahan dalam sepekan verifikasi data bagi warga binaan ini, selesai dalam waktu sepekan,” tuturnya.

Kasi Pelayanan Rutan Cilodong, Boy Sagara menjelaskan, perekaman data dari warga binaan tersebut, merupakan salah satu upaya untuk menyukseskan pesta demokrasi 2019, mendatang.

“Kami melaksanakan perekaman data dengan sistem biometrik berdasarkan retina oleh Disdukcapil Depok dan KPU Kota Depok. Kegiatan itu bertujuan untuk mengetahui identitas warga binaan agar tidak kehilangan hak politiknya,” papar dia.

Boy mengatakan, total warga binaan yang tercatat di Rutan Depok mencapai 1.530 orang. Sedangkan, berdasarkan data sementara, ada sekitar 562 orang warga binaan yang memiliki DPT. 

“Dari total keseluruhan angka tersebut, kami pastikan tidak ada yang hilang hak pilihnya. Dengan perekaman ini, kami harapkan sisanya bisa terverifikasi dan bisa memilih pada Pemilu 2019 nanti,” tuturnya.

Dia menambahkan, Rutan Depok merupakan salah satu Unit Pelaksaan Teknis pemasyarakatan di wilayah penyangga Ibu Kota. Maka tak heran jika terdapat napi yang bukan berdomisili di Kota Depok. Untuk itu, KPU Kota Depok maupun Disdukcapil Depok telah membuka akses dari tingkat pusat untuk pencocokan data. /Dua bulan ini saja kita dapat limpahan lapas Jakarta sebanyak 300 narapidana. Namun Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti. Perlu diketahui, disini nanti akan ada enam TPS, itu artinya sama dengan satu kecamatan. Maka itu kami terus berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik lagi,” pungkas Boy. (Wahyu Gondrong)

18 total views, 2 views today

LEAVE A REPLY