www.depoktren.com-Cukup mengejutkan, Wali Kota Depok, Mohamma Idris berencana melakukan lelang jabatan untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Depok. Padahal, Kadis PUPR Manto masih menjabat. Ada apa gerangan, apa karena Manto tersandung masalah hukum terkait kasus korupsi Jalan Nangka yang telah menetapkan mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Depok, Harry Prihanto sebagai tersangka.
“Saya akan segara melelang jabatan Kepala Dinas Satpol PP, DPAPMK dan Inspektorat dan juga jabatan untuk Kepala Dinas PUPR,” ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Balai Kota Depok, Rabu (21/11).
Dia menambahkan, untuk melelang Kadis PUPR akan ditunda sampai akhir tahun 2018. “Hal ini terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang harus diselesaikan,” ucap Idris.
Dari itu, pihaknya akan melakukan evaluasi setelah itu baru dilakukan lelang. Saat ini, kata dia, untuk penempatan eselon II masih ada tiga yang kosong yakni staf ahli, Disporyata dan PUPR (jika dilelang,red).
“Ini masih pembahasan di pansel, kami minta tim pansel dan tim ahli dari UI untuk memberikan gambaran, kira-kira yang tepat dinas mana yang bisa dilelang. Sebab kami khawatir ketika nanti PUPR dilelang padahal ini dinas yang terberat, bisa jadi tidak ada yang daftar,” paparnya.
Hal itu, sambungnya, akan mengganggu anggaran yang tidak bisa diserap. Selain itu, akan terjadi kekosongan jabatanang lama. Di mana, jabatan Plt itu maksimal enam bulan.
Jika lelang jabatan Kadis PUPR disebar se Indonesia tidak sebatas Jawa Barat, dirinya khawatir menjadi blunder. Pasalnya, kata dia, PUPR tidak hanya melakukan pembangunan fisik saja melainkan bagaimana bisa melakukan pembinaan di dalam dan menyelesaikan persoalan-persoalan dan konsolidasi internal.
“Makanya Kepala Dinas PUPR harus yang telah memiliki kedekatan emosional dengan pejabat-pejabat di bawahnya, itu yang akan kami kedepankan,” jelas Idris.
Kenapa ada wacana utuk melelang Kadis PUPR?. Idris mengungkapkan Kadis PUPR Manto sudah dua tahun lebih menjabat sebagai Kadis PUPR.
“Bisa jadi kami evaluasi, tapi evaluasinya masih di pansel. Masih ada tiga dinas yang akan kami lelang, kalau staf ahli tidak mungkin kami lelang, namun yang kami lelang dinas teknis. Bisa jadi Disporyata, PUPR atau dinas yang lain di akhir tahun ini,” tuturnya.
Idris mengungkapkan, lelang jabatan bukan hanya dilihat dari sisi atau faktor kopetensi akan tetapi dilihat juga dari faktor kesehatan.
“Misalnya, Pak Wijay mampu tidak secara kesehatan kami tempatkan di PUPR, misalnya. Pak Manto misalnya kami tempatkan di staf ahli, misalnya. Berarti yang dilelang Disporyata, kalau Disporyata kami yakin rebutan dan banyak yang daftar,” jelasnya.
Sementara untuk Kasatpol PP saja, lanjutnya, hingga kini belum ada yang mendaftar, padahal sudah mulai dibuka sejak beberapa waktu lalu.
“Kadis yang sudah menjabat lebih dari dua tahun ini memang sudah arahan dari Komisi ASN. Dulu kan Pak Manto promosi, di dinas ini harus dua tahun minimal, nanti evaluasinya dua sampai lima tahun. Ini kami akan lihat, karena Pak Manto faktor kesehatan juga, ini yang menjadi pertimbangan,” tegas Idris.
Terkait dengan kinerja Manto selama di Dinas PUPR. “Kinerja beliau luar biasa dan sangat tanggap, terlebih di medsos kami lihat paling cepat dan respon. Wacana Disporyata dan PUPR, karena sedang sakit. Bisa jadi nanti tukaran dengan Dinas Sosial, tidak menutup kemungkinan Pak Zamrowi yang dahulu pernah di sipil Dinas PUPR, bisa jadi seperti itu,” pungkas Idris. (Wahyu Gondrong)
1,299 total views
