‘Getah Nangka’ Nomenklatur ini yang Buat Mantan Walkot Depok NMI Disangka Korupsi

0
398

DEPOK–Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail (NMI) jadi tersangka korupsi Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok. Polresta Depok menuduh politisi PKS yang menjabat dua periode (2006 – 2011 dan 2011 – 2016) ini melakukan korupsi dari APBD tahun 2015 untuk pembebasan lahan pelebaran Jalan Nangka, Tapos. Padahal pelebaran Jalan Nangka sekitar 300 meter ini adalah demi akses kawasan apartemen Green Lake View Water Park Depok bukan untuk kepentingan umum.

Siapakah saja orang yang kena ‘getah nangka’ proyek Jalan Nangka di Sukamaju Baru, Tapos ini? Ternyata, NMI tidak jadi tersangka sendirian. Mantan Sekretaris Daerah (sekda) Harry Prihanto (HP) pun jadi tersangka sepaket. Sekda Kota Depok era Oktober 2014 – Juli 2017 ini terikut serta lantaran berkonspirasi merealisasi anggaran fiktif dalam pelebaran sebagian Jalan Nangka 20 meter x 300 meter tersebut dengan anggaran fantastis Rp11,7 miliar lebih.

HP menjadi tersangka berkenaan jabatannya sebagai sekda yang merupakan selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD). KPKD ini punya peran dan fungsi membantu wali kota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan daerah. Sekda juga selaku Ketua Team Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah.

Untuk mengetahui pasti bagaimana proses korupsi politisi PKS kawakan ini masih belum gamblang. Masih perlu menunggu proses persidangan. Soal ditetapkannya NMI dan HP jadi tersangka dari keterangan yang diberikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwon. Padahal sebut Argo, Polresta Depok sudah sangkakan NMI sejak 20 Agustus.

Di Sini Letak Sumber Korupsinya (?)

NMI disangkakan korupsi sebesar Rp10,7 miliar lebih uang rakyat berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lantas, dibagianmananya yang yang dikorupsi tersebut ?. Dari penelusuran sumber Depokteren, NMI mengambil uang dari nomenklatur ‘Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan Umum dari kegiatan Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015’. Awalnya APBD-nya berjumlah Rp2.034.857.440, namun menjadi Rp13.749.538.440. Anggara ini menggelembung signifikan sebab ada ‘titipan’ sebasar Rp11.714.681.000. Dana sebesar Rp11,7 miliar lebih inilah yang dipakai untuk keuntungan NMI dan kroninya.

Dari sini, di proyek mangkrak ini, NMI melalui rekanan bisnis terpercayanya berinisial BJ, hanya membelanjakan dana sekitar Rp1 miliar untuk bayar lahan dan bangunan toko dan rumah warga guna pelebaran jalan selebar 20 meter dan panjang sekita 300 meter untuk kepentingan akses apartemen Green Lake View Water Park Depok. Apartemen ini adalah kawasan hunian terpatu perdagangan dan rekreasi milik PT Depok Cipta Sejati yang juga ada saham NMI di dalamnya. Depok Cipta Sejati berkongsi dengan perusahaan pengembang Cempaka Grup pemilik kawasan apartemen mewah Margonda Residen Depok.

“Memang proyek pembebasan Jalan Nangka tersebut tidak disetujui oleh DPRD Kota Depok. Pelebaran Jalan Nangka itu APBD Perubahan Tahun 2015 adalah untuk kepentingan pribadi dan swasta, bukan untuk masyarakat umum. Kan, untuk mendapat izin pembangunan kawasan apartemen harus punya jalan akses selebar 20 meter. Makanya maksa banget,” ujar Wali Kota Depok Muhammad Idris beberapa waktu lalu pada acara peresmian masjid di RSUD Kota Depok. Idris adalah Wakil Wali Kota Depok era Nur Mahmudi menjabat tahun 2011 – 2016.

Polisi hanya menjerat NMI dengan sanggkaan korupsi Rp10,7 miliar. Sedangkan Rp1 miliar yang sudah dibelanjakan untuk pembebasan lahan dianggap tak bermasalah hukum. Kemanakah uang sebesar Rp10,7 miliar itu dibawa oleh mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (menhutbun) tahun 2000 – 2001 era Presiden Abdurrahman Wahid ini? masih misteri. Aparat instansi penegak hukum sangat perlu melakukan penelusuran aliran dana tersebut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pantauan dari situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nur Mahmudi terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 8 Januari 2015. Bercatat hartanya terdiri dari tanah dan bangunan dengan total Rp6.605.512.000. Tanah dan bangunan tersebar di mulai di Kota Depok, Jakarta, Bogor, dan Kediri. Nur Mahmudi juga punya harta bergerak transportasi seperti mobil Volvo S40 tahun 2001, Toyota Kijang tahun 2007, Toyota Yaris tahun 2009 serta 3 unit sepeda motor senilai Rp332.500.000.

Polisi kawakan PKS ahli pangan ini juga punya logam mulia senilai Rp276.040.000, ditambah surat berharga bernilai Rp475.000.000 serta giro dan setara kas lainnya dengan total Rp2.438.645.609. Maka total kekayaan mantan Wali Kota Depok yang punya program unggulan pola hidup sehat dan hemat one day no rica dan one no car ini ialah Rp10.127.697.609.

Harta Nur Mahmudi itu meningkat dibanding pelaporan sebelumnya pada tahun 2010 yaitu total harta Mahmudi berjumlah Rp3.853.454.624. Artinya ada peningkatan sekitar Rp6274242985 miliar selama 5 tahun.

Double Anggaran ‘Bergetah Nangka’ (?)

Tidak hanya mendapat uang banyak dari anggara ‘siluman’ di mata kegiatan belanja ‘Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan Umum dari kegiatan Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015’. Berkembang di kalangan warga dam awak media massa bahwa anggaran proyek Jalan Nangka ini sesungguhnya sebesar Rp17 miliar. Konon, NMI juga menitipkan permintaan anggaran untuk proyek Jalan Nangka ini sejumlah Rp7 miliar dari Green Lake View Water Park Depok.

Bila hal ini benar, tentu harus dilakukan audit keuangan kepada Depok Cipta Sejati. Bisa jadi akan menyeret kalangan pelaku usaha swasta dalam kasus korupsi ini seperti yang biasanya terjadi. Dana Rp7 miliar ini adalah kewajiban dari Green Lake View Water Park Depok untuk membebaskan lahan menuju ke kawasannya sebagai syarat mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB). Untuk mengungkap indikasi ini, tentunya harus ditemukan jejak-bukti adanya aliran dananya.

Yang Kena ‘Getah Nangka’ dapat Bertambah

Pelbagai kemungkinan masih bisa berkembang selain NMI dan HP yang kena lengketnya ‘getah nangka’ ini. Termasuk bertambahnya tersangka pelaku korupsinya atau pun yang terlibat kolusi yang membantu terjadinya megakorupsi ukuran Kota Depok ini. Baru kali kali ini korupi menyasar tersangka top leader dari tokoh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).

Dugaan korupsi ini pengungkapannya serius terjadi di era Kapolresta Depok Kombes Pol Herry Heryawan (2016 – 2017). Sebelumnya, biasanya, bila ada kasus korupsi di Kota Depok yang menjadi pesakitan adalah selevel Kepala Bidang dan Dirut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saja.

Sekarang, berkas tersangka NMI dan HP sudah dilimpahkan Polresta Depok kepada Kejari Depok. Kepala Kejari Depok Sufari mengatakan perkara ini dalam dua berkas berbeda. Berkas tersangkan NMI ditangani langsun oleh Sufari, sedangkan bekas tersangka HP ditangani oleh Kasie Pidana Khusus (pidsus) Daniel De Rozario.

“Sekarang perkaranya ada di Pidsus. “Kalau untuk tersangka Nur Mahmidi Ismail yang memegang saya. Untuk tersangka Harry Prihanto akan dipegang Daniel De Razario,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kejari Depok.

Kepada awak pers, Kasie Pidsus Kejari Depok Daniel De Rozari mengatakan ada kemungkinan besar bertambahnya tersangka megakorupsi di Kota Depok ini, selain Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto tentunya.

Daniel juga menyatakan dirinya merupakan ketua tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan berhadapan dengan pengacara NMI dan HP. Lanjutnya, sudah dibentuk dua team JPU yang beranggotakan lima orang Jaksa Pidsus yakni Anas, Eky, Leli, Uly dan Renaldi ditambah Sufari dan De Rozario.

“Penambahan tersangka dapat terjadi saat mendengar keterangan saksi di persidangan dan berdasarkan keterangan dua tersangka ini,” kata Daniel.

Jelas Daniel, mengenai kerugian negara sebesar Rp 10,7 miliar yang disangkakan kepada kedua mantan top leader Kota Depok ini, Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah dari APBD Perubahan tahu 2015 sebesar Rp11,7 miliar.

“Kerugian negara menurut BPKP sebesar Rp 10,7 Miliar dari anggaran yang diaudit sebesar Rp 11,7 miliar. Jadi ranah perkara ini adalah APBD Perubahan tahun 2015 bukan APBD murni Jalan Nangka yang Rp 6 Miliar,” tuturnya.

Sementara itu, untuk barang bukti yang digunakan penyidik Unit Tipikor Polresta Depok menjerat NMI dan HP adalah sejumlah surat-surat dan dokumen dinas kewalikotaan dan Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) Manto dan Kepala Bidan (kabid) Jalan dan Jembatan, Hardiman.

Untuk proyek ini bisa berjalan, administrasinya perlu tampak normal. Manto, sebagai kepala dinas teknis pelaksana dan eksekutor proyek ini, pada awal tahun 2105 berkirim surat Permohonan Pernerbitan Surat Keputusan Penunjukan Lokasi (SKPL) kepada wali kota dengan konsideran Berdasarkan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2011 – 2016 dan Detail Engineering Desain (DED) untuk bermaksud melaksanakan pembebasan lahan yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan di lima lokasi yaitu, Simpang Jalan Kemakmuran dengan Jalan Tole Iskandar, Simpang Jalan Raden Saleh, Jalan Cinere Raya, Jalan Adhi Karya, dan terakhir Simpang Jalan Bogor Raya dengan Jalan Nangka. Padahal, Ketua Ketua DPRD Hendrik Tangke Allo kata, nomenklatur yang terakhir ini sudah ditolak anggarannya.

Kerugian negara tampak karena pembebasan lahan di RT 03, RW 01 Kelurahan Sukamaju Baru yang seharusnya dibebankan kepada pengembang apartemen Green Lake View Water Park. Namun dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR Depok selaku pelaksana justru menggunakan APBD Depok tahun 2015 untuk uang ganti rugi. Uang ganti rugi diberikan setelah warga setuju memundurkan bangunan rumahnya enam meter dari Jalan Nangka yang jadi akses masuk apartemen Green Lake View menjadi jalan berlebar 20 meter.

Senin (1/10) Kejari Depok mengembali bekas (P19) kepada Polresta Depok untuk dilengkapi kelengkapan perkara yang masih kurang. Dua sosok penting yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini adalah Kadis PUPR Kota Depok Manto dan anggota Badan Anggaran (bangar) dan Ketua Bangar) sekaligus Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo. Anggota Bangar di antaranya ialah Hermanto, Nurhasim, Azhari, Edi Sitorus, Fitri Hariono, dan Benhard.

Semuanya ada sekitar 80 orang saksi dalam kasus ini yang diperiksa Polisi. termasuk dari kalangan pegawai negeri, pejabat, legislator, serta kalangan swasta. Yang juga ikut diminta sebagai saksi adalah personil TAPD tahun 2015 mereka adalah mantan Wakil Ketua TAPD yakni Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Farah Mulyati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hardiono, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Eka Bachtiar, Asisten Administrasi Widyanti Riyandani, Asiten Tata Praja Dudi Miraz, dan tentu saja Sekda Harry Prihanto.

Eka Bachtiar mengakui dirinya sebagai anggota TAPD di tahun 2015 itu bersama dengan rekan sejawatnya yang lain tersebut. Nanun soal anggaran APBD tersebut dia tidak mempelajarinya secara detail lantaran sangat banyak mata kegiatannya.

“Waktu itu ada saya, Pak Harry, Pak Har, Bu Farah, Bu Wid, dan Pak Dudi yang semuanya adalah TAPD,” ujar Eka Bachtiar di Gedung Sekda Kota Depok di kawasan Balai Kota Depok ini, Kamis (4/10).

Ditanya depoktren soal keterlibatan dirinya di TAPD masa itu, Farah Mulyati tampak tak nyaman dan menutup diri. “Tanya saja kepada Sekda sebab, ketuanya Pak Sekda,” ujar Farah Mulyati ketus di Kantornya Balai Kota Depok, Kamis (4/10/2018).

Senada, demikian pula sikap Widyati dan Hardiono. Widyati menyerahkan konfirmasi wartawan kepada sekda. Namun, entah siapa yang dimaksudnya, mantan Sekda Harry Prihanto atau sekda sekarang, Hardiono.

“Iya saya TAPD waktu itu. Tapi Tanya aja ke Sekda,” jawabnya enggan sembari mengindar ketika ditemui seusai rapat di ruang Bogenvile Gedung Sekda Kota Depok, Kamis (4/10).

Sedangkan Hardiono soal TAPD ini, saat dikonfirmasi, melalui pesan whatapps menjawab singkat, “Data lengkap di penyidik, Pak,” pesannya singkat.

Saat ini, di era Wali Kota Muhammad Idris, semua pejabat pemkot ini sudah punya jabatan baru yaitu Farah Mulyati (Kadis Pertanian dan Perikanan), Hardiono (Sekda), Eka Bachtiar (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (BPMK)), Widyati Riyandani (Kabappeda), Dudi Miraz (Kadis Perumahan dan Permukiman).

Silang Kata ‘Getah Nangka’

Apa menurut kata Kapolresta Depok Kombes Didik Sugiarto soal jeratan masalah kepada Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Depok Harry Prihanto ini. Bagaimana operandinya?

Didik Sugiarto, kepada awak pers beberapa waktu di depan mengakui bahwa kedua orang penting Kota Depok terjerat masalah proyek pelebaran sebagian kecil Jalan Nangka engan menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2015.

” Nilai proyek mencapai Rp 17 miliar. Fakta penyidikan yang kita temukan ada anggaran dari APBD yang keluar untuk pengadaan lahan itu di 2015. Namun belakangan diketahui, bahwa pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka itu sudah dibayarkan ke ahli waris oleh pengembang,” ujar Didik kepada wartawan di kantornya, Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Rabu (29/8/2018).

Maka, tampaklah ada penggunaan anggaran ganda dalam proyek mangkrak Jalan Nangka ini. Bahwa mengenai pengadaan tanah Jalan Nangka itu, sesuai dengan surat izin yang diberikan kepada saudara NMI, itu dibebankan kepada pihak pengembang. Ada 17 ahli waris yang mendapatkan kompensasi atas pembebasan lahan itu.

“Tanah itu dibebaskan oleh pengembang yang akan membangun apartemen di sekitar lokasi. Sehingga dalam proses team penyidikan menemukan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh saudara NMI (Nur Mahmudi Ismail) dan HP (Harry Prihanto)” ungkap Didik Sugiarto berseirama dengan perkataan Muhammad Idris.

Dia hanya mengatakan sejumlah saksi seperti warga yang terkena pembebasan hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Depok Manto dimintai keterangan. ‎”Sejauh mana peran dia, saat proses pengadaan atau proyek pengerjaan itu,” ujar dia mengenai maksud pemanggilan Manto.

Wali Kota Depok Muhammad Idris membenarkan, proyek pelebaran Jalan Nangka untk kepetingan apartemen Green Lake View ini telah dihentikan karena dalam pemeriksaan polisi. Proyek itu muncu‎l saat Wali Kota Depok masih dijabat Nurmahmudi Ismail dan Idris sebagai Wakil Wali Kotanya mulai dari belanja lahan tahun 2013 terus berlanjut pembebasan lahan 2015.

“Ternyata tahun 2016 ada anggaran perluasan jalan juga, ternyata ada lahan yang belum terbeli sehingga perluasan jalan enggak bisa, makanya anggaran 2017 pelebaran jalan saya stop,”ucap Idris belum lama ini.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo memastikan bahwa dirinya yang sempat menjadi Ketua Bangar di waktu akhir tahun 2014.Politisi PDIP ini tidak pernah mengetahui adanya program kegiatan proyek Jalan Nangka tersebut. Sebab, kata Tangke Allo, nomenklatur di RAPBD Perubahan 2014 tidak pernah secara spesifik disebut jalan Nangka.

Cerita Ketua DPC PDIP Kota Depok ini, dirinya dilantik menjadi anggota DPRD pada September 2014. Sedangkan pembahasan APBD murni 2015 ini dilakukan oleh anggota DPRD sebelum dirinya menjabat.

“Pembahasan APBD 2015 yang murni itu ‘kan dibahas tahun 2014 oleh anggota DPRD sebelum saya dilantik. Saat saya dilantik September 2014 dan jadi Ketua DPRD, barulah kami bahas APBD Perubahannya. Saat itu sempat muncul wacana Jalan Nangka. Namun tidak disebutkan secara spesifik di pembahasan paripurna. Akan tetapi di Badan Anggaran akhirnya menyatakan pembahasan soal itu tidak layak. Sehingga kalau saya ditanya terkait Jalan Nangka, jelas kami antara tahu dan tidak. Di pembahasan APBD Perubahan sempat muncul, namun akhirnya tidak layak disetujui,” kata Hendrik di Gedung DPRD Depok Senin (3/9/2018).

Alasan lainnya bagi Tangke Allo, hal mendasar DPRD membahas sebuah anggaran, mesti berdasarkan hasil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian turunannya adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang ditanda tangani oleh Wali Kota.

Di lain pihak, Wakil Ketua DPRD Suparyono justru berpendapat berbeda dengan pernyataan Hendrik Tangke Allo. Politisi Fraksi PKS ini berkukuh tak ada penolakan oleh Bangar di akhir tahun 2014 itu.

“Tak ada penolakan oleh banggar di akhir 2014. Semua anggota dewan terpilih setuju ketika sekwan menyebutkan bahwa apakah ini setuju atau tidak. Mengenai ada anggota DPRD yakni Nurhasim yang katanya tidak setuju, itu ‘kan personal. Sementara secara keseluruhan lembaga, setuju. Bahkan pembahasan Jalan Nangka sudah disetujui di rapat paripurna. Semua sudah sepakat kok. Dan pada saat itu Ketua Banggarnya Pak Hendrik yang Ketua DPRD sekarang,” katanya di Gedung DPRD Depok, Senin, (3/9/2018). (Hendrik Raseukiy)

399 total views, 4 views today

LEAVE A REPLY