www.depoktren.com–Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) mengajak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok mendukung gerakan Stop Pungli. Ajakan ini, dikemas dalam bentuk diskusi sederhana bersama para pejabat Disdik Depok dan perwakilan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).
Sekretaris Disdik Kota Depok, Tinte Rosmiati mengatakan, pihaknya sangat mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan amanah. Guna merealisasikan hal tersebut, imbuhnya, perlu ditopang oleh Perangkat Daerah (PD) yang bersih dari tindakan pungli dan korupsi.
“Dengan sosialisasi ini, kita semakin paham tentang hal-hal yang terkategori pungli. Ke depannya, tindakan yang merugikan ini bisa dihindari oleh semua unsur keluarga besar Disdik Depok, khususnya di sekolah-sekolah,” ujar Tinte di ruang rapat Disdik Depok, Rabu (3/10/2018).
Senada dengan pernyataan tersebut, Iptu Sukasto Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Hukum Polresta Depok menerangkan, pungli merupakan pengenaan biaya di tempat di luar aturan. Dikatakannya, memungut biaya secara paksa kepada pihak lain termasuk perbuatan pidana.
“Ada tiga alasan mengapa pungli harus dihapuskan. Yaitu mengganggu dan memberatkan masyarakat, mempengaruhi iklim investasi karena biaya menjadi lebih tinggi, dan menurunkan wibawa hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” terangnya.
Menurut Sukasto, keberadaan Satgas Saber Pungli ini merujuk pada Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016. Di dalamnya, terdapat empat sub unit pelaksana pemberantasan pungli. Yaitu, Kelompok Kerja (Pokja) Intelijen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan, dan Pokja Yustisi.
“Sosialisasi Stop Pungli termasuk pada Pokja Pencegahan. Diharapkan dengan dimaksimalkannya kegiatan semacam ini, tentu langkah positif mewujudkan pemerintahan yang bersih,” tegas dia. (Wahyu Gondrong)
576 total views
