Mana Depok Kota Layak Anak? Sistem penilaian Kementerian PPPA dipertanyakan

0
48

www.depoktren.com–Setidaknya saya berharap kejadian yang menimpa salah satu Sekolah Ramah Anak di Cimanggis Kota Depok yang menelan korban lebih dari 10 siswa laki-laki yang dicabuli oleh Guru Bahasa Inggris bisa membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI mengevaluasi sistem penilaian terhadap kota/kabupaten yang menyelenggarakan kebijakan Kota Layak Anak dan telah menganugrahkan predikat ‘Nindya’ kepada Kota Depok.

Saat saya melakukan penelitian untuk disertasi S3 saya dengan topik mengenai penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok, saya melakukan evaluasi terhadap 12 RW Layak Anak (sekarang setelah ganti Walikota, namanya dirubah jadi RW Ramah Anak). Saat itu tahun 2014, 12 RW Layak Anak yang saya evaluasi diantaranya berlokasi di Kelurahan Tugu, Baktijata, Cipayung, Cilangkap, Tanah Baru, Harjamukti, dll.

Hasil evaluasi saya kala itu adalah banyak Ketua RW maupun Ketua Pokja tidak paham mengenai RW Layak Anak dan tentang kebijakan Kota Layak Anak. Yang mereka tahu bahwa mereka ditunjuk saja sebagai RW Layak Anak dan mendapatkan seperangkat alat permainan tanpa ada bimbingan dari Pemkot Depok bagaimana penerapan kebijakan yang sesungguhnya.

Memang setelah hasil evaluasi saya sampaikan kepada pejabat di DPAPMK (saat itu namanya masih BPMK Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga) ada perbaikan sistem.

Jadi RW yang ingin ‘dinobatkan’ jadi RW Layak Anak diminta menulis proposal yang formatnya sudah disedikan.

Namun saya tidak yakin dinas yang bersangkutan memberikan bimbingan kepada para RW mengenai tujuan kebijakan dan apa harapan pemerintah setelah mereka menerapkan kebijakan tersebut

Jadi pada akhirnya predikat ‘RW Layak / Ramah Anak’, ‘Sekolah Ramah Anak’, hanya sekedar ‘cover’ atau sampul saja tanpa substansi kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip pengarusutamaan hak-hak anak dan mengedepankan prinsip “untuk kepentingan terbaik anak” (for the best interest of the child) seperti yg tertera pada Konvensi Hak Anak PBB yg sdh diratifikasi oleh Pemerintah RI sejak tahun 1990.

Nah pertanyaan besarnya adalah: apakah predikat Nindya yang dianugrahkan kepada Pemkot Depok hanya predikat semu tanpa menyentuh substansi implementasi kebijakan??

Oleh:
Jeanne Noveline Tedja
Pemerhati KLA

48 total views, 1 views today

LEAVE A REPLY