www.depoktren.com–Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memantau pergerakan uang selama periode kampanye di seluruh daerah, termasuk di Jawa Barat. Salah satu yang disoroti ialah Rekening Dana Kampanye (RKDK).
Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae mengatakan dalam sejumlah kasus, pemilik rekening justru tidak mengisi identitas dengan benar. Ia menduga tindakan itu diambil karena dianggap bisa menyulitkan penyelidikan oleh PPATK.
“Umumnya kepala daerah nama rekening enggak spesifik, dana rekening dana kampanye harusnya spesifik. Jadi malah enggak karu-karuan. Kami sulit monitor,” katanya pada wartawan, Jumat (8/6/2018).
Berdasarkan pengalaman di sepanjang Pilkada, kata dia biasanya peserta Pilkada lebih berhati-hati saat menggunakan RKDK. Sebab RKDK diketahui dipantau oleh PPATK. Walau begitu PPATK tidak kehilangan akal.
“Dari pemilu itu RKDK enggak banyak persoalan karena diawasin. Masalahnya dipersoalkan di sekeliling (calon kepala daerah) misalnya rekening pribadi dan rekening kerabat. Insting kami kalau sering transaksi cash bisa mencurigakan,” ujarnya.
Selain RKDK, PPATK memantau pula sumbangan yang berpotensi melebihi aturan, sumbangan keluarga atau bahkan dari hasil kejahatan. Bahkan PPATK juga meninjau calon kepala daerah yang meminjam kredit.
“Peningkatan kredit konsumsi, yang terjadi signifikan jelang Pilkada. Indikasinya kalau kredit diberikan kalau kasih bank ya reckless (beresiko),” terangnya. (Supri)
475 total views
