Dishub Depok akan Pelajari Usulan Jalan Berbayar di Jalan Margonda

0
47

www.depoktren.com–Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mewacanakan Jalan Margonda Raya berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan yang tak mudah diatasi di jalan utama Kota Depok itu.

Menanggapi wacana tersebut, Dinas Perhubungan (Dushub) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengaku tak pernah dilibatkan Pemprov Jabar untuk membahas rencana penerapan ERP di Jalan Margonda. “Belum ada komunikasi, saya kurang paham informasinya Pemrov Jabar yang akan membuat kajian jalan berbayar di Jalan Margonda,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Depok, Dadang Wihana saat dihubungi, Rabu (11/4/2018).

Diutarakan Dadang, Pemkot Depok belum berpikir terkait rencana program ERP di Jalan Margonda. “Kondisi Jalan Margonda, ruas jalannya pendek dan juga banyak keluar masuk ke jalan pemukiman. Tapi nanti kita tunggu saja seperti apa arahan kebijakan Pemrov Jabar,” tuturnya.

Menurut Dadang, jika akan diberlakukan ERP di Jalan Margonda, tentu harus dibahas bersama kejaiannya Pemprov Jabar dan Pemkot Depok bersama Badan Pengelola Tranportasi Jabodetabek (BPTJ). 
“ERP di Jalan Margonda harus diawali dengan kajian terlebih dahulu. Apakah berdampak positif untuk perbaikan kinerja lalu lintas atau seperti apa. Banyak aspek yang harus dilihat,” terangnya.

Dadang menjelaskan, status Jalan Margonda itu terbagi tiga segmen, yakni segmen pertama jalan kota, segmen kedua jalan nasional, dan segmen ketiga jalan provinsi. “Tentu harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan cukup panjang,” tegas Dadang.

Anggota Komisi C DPRD Depok, Azhari mengatakan, tidak setuju Jalan Margonda diterapkan berbayar. “Tidak relevan, dan tidak masuk akal. Masyarakat harus dibebankan untuk membayar bila melintas jalan tersebut. Bahkan, apakah jika diterapkan berbayar akan mengurangi kemacetan di Jalan Margonda, tentunya tidak bisa dijamin,” ujar Azhari.

Persoalan kemacetan, lanjut dia, harus diatasi dengan perencanaan yang matang dengan melibatkan semua unsur dan melibatkan masyarakat. “Benahi infrastruktur jalan, perbaiki fasilitas angkutan umum dan buat kenyamanan sehingga masyarakat dapat berpaling menggunakan angggota umum serta diperlukan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib lalulintas,” pungkas Azhari.

Asisten Daerah Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Pemprov Jabar, Eddy Iskandar Muda Nasution mengatakan, akan merencanakan jalan berbayar di Jalan Margonda. “Jalan di Margonda itu macet, panjang lagi, tapi akan dilihat dulu karena kalau terlalu banyak simpang susah juga penerapannya, jadi masih kita kaji dulu,” tetangnya.

Eddy menambahkan, Pemprov Jabar serius menerapkan jalan berbayar dengan metode ERP. “ERP itu tujuannya menekan kemacetan dengan menaikkan (biaya), semacam tol juga, kalau orang mau masuk ke jalan itu dia harus berpikir harus bayar,” bebernya.

Selanjutnya Eddy memaparkan, Dishub Jabar telah menandatangani kesepakatan bersama dengan PT Alita Praya Mitra, rekanan Kapsch Trafficomm asal Swedia. Isi kesepakatan tersebut untuk menyiapkan studi penerapan ERP di Jawa Barat. “Hasil studi itu akan dijadikan bahan Dishub Pemprov Jabar melelang siapa yang bisa menerapkan ERP,” tuturnya.

Kapsch bergerak di bidang instrumentasi transportasi, misalnya perangkat untuk mengolah, yang dikerjasamakan, yaitu mengelola ERP dan Electronic Road Pricing

Kapsch Trafficomm juga yang melakukan studi penerapan ERP di DKI Jakarta. “Kapsch sebetulnya sudah melakukan studi di DKI Jakarta, di Jalan Sudirman, tapi mereka belum ada keputusan tentang hasil pelelangan penerapan ERP,” pungkas Eddy. (Aris)

47 total views, 1 views today

LEAVE A REPLY