Bagian Asset Depok ‘Main Mata’, Teganya Tutup Akses Jalan ke Rumah Seorang Warga

0
120

www.depoktren.com–Bagian Asset, Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Depok diduga ‘main mata’ dengan sekelompok warga dengan merubah peruntukan lahan fasilitasi umum (fasum) yang semula berupa jalan dirubah menjadi taman melalui surat berita acara yang ditandatangani Walikota Depok Mohammad Idris.

Akibatnya seorang warga, Edy Syair merasa dirugikan dengan tidak memilik akses jalan menuju lahan kebun dan rumahnya. Jalan tersebut sudah dibangun taman dan dengan ‘tega’ pintu masuk lahan kebun dan rumah Edy dipagari oleh oknum sekelompok warga Kompleks Perumahan Mampang Indah Dua, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Menurut Edy, pembangunan pagar yang menutupi jalan masuk tersebut diduga tak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pihak Bagian Asset ‘tutup mata’ karena diduga mendapat tekanan darah oknum sekelompok warga yang dimotori seorang pejabat tinggi negara di Kementerian Luar Negeri.

“Saya sudah berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan berkirim surat ke Wali Kota Depok mencari keadilan dan mengadu atas kezoliman yang saya alami, tapi tak dapat respon, itulah yang akhirnya saya memutuskan untuk mengugat ke Pengadilan sebagai pilihan terakhir mengadu dan mencari keadilan,” ujar Edy, seusai sidang gugatan ke Walikota Depok di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Senin (9/4/2018).

Diungkapkan Edy, ada enam pihak yang digugat olehnya terkait perkara tersebut. Alasan Edy menggugat Wali Kota Depok karena telah menerbitkan Tambahan Berita Acara tanggal 05 September 2017, Nomor 593/3009/BA.PSU/BKD/IX/2017, yang isinya mengubah jalan umum menjadi taman.

“Saat taman dibangun dan pagar dibangun yang menutupi jalan masuk ke lahan kebun dan rumah, saya tak pernah diajak berdialog. Sekarang saya tidak bisa masuk ke lahan kebun dan rumah. Saya ngga tahu, apakah taman dan pagar setinggi 3 meter dan sepanjang 18 meter itu dibangun Pemkot Depok atau bukan. Tapi yang jelas di lahan taman ada plang taman berlogo Pemkot Depok,” ungkapnya.

Menurut Edy, lahan akses jalan tersebut masuk fasilitas umum sebagai jalan umum yang tertuang dalam Surat Berita Acara Nomor 593/2377/BA.PSU/DPPKA/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pernyataan Perolehan Aset Atas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman Perumahan Mampang Indah Dua Kelurahan Rangkapan Jaya dan Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Selain itu, dalam peta lokasi di sertifikat tanahnya juga menggambarkan jalan masuk ke lahan kebun dan rumahnya.

Edy membeli lahan seluas 1.348 meter persegi itu pada tahun 2006. “Sejak saya memiliknya sampai dengan bulan September 2017, saya senantiasa memasuki lahan tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil) tanpa adanya hambatan atau gangguan dari siapapun,” ucapnya.

Pada tanggal 17 Agustus 2017, Edy dikejutkan oleh adanya spanduk di atas jalan umum itu bahwa di situ bukan jalan umum tapi fasilitas milik warga RT 05/RW 04 Perum Mampang Indah Dua.

Edy kemudian melakukan teguran (somasi), baik kepada para warga yang memasang maupun yang memerintahkan pemasangan agar mencabut spanduk  tersebut. Namun bukannya mengindahkan teguran Edy, mereka malahan memerintahkan untuk memasang penghalang berupa 3 (tiga) buah patok yang dicor tepat di depan pintu pagar lahannya.

Atas dasar perlakuan tersebut di atas yang dianggapnya merupakan perbuatan melawan hukum, maka Edy juga melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok terhadap oknum sekelompok warga.

“Sosialisasi saya dengan warga Kompleks cukup baik, hanya sekelompok orang saja yang merasa terusik. Saya hanya mencari keadilan juga sebagai warga Depok, karena sepengetahuan saya tidak boleh ada ‘negara dalam negara’, sehingga saya tak boleh melintas di kompleks perumahan karena saya bukan warga perumahan, saya punya hak sebagai warga negara mengunakan fasilitas jalan umum,” pungkas Edy. (Aris/Mastete).

120 total views, 1 views today

LEAVE A REPLY