BPJS Kesehatan Jalin Kerjasama dengan Disdukcapil Depok

0
52

www.depoktren.com–Guna menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Depok bekerja sama dengan Dinas Kependudukaan dan Pencatatan Sipil (Diskdukcapil) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, untuk mengidentifikasi penduduk yang belum terlindungi dalam program JKN-KIS.

“Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Depok,” ujar Mepala BPJS Kesehatan Cabang Depok, Maya Febriyanti Purwandari, Selasa (27/3/2018).

Maya mengatakan, pihaknya bersama Disdukcapil berhasil melaksanakan pemadanan data penduduk Depok dengan data peserta JKN-KIS. Berdaskan data terdapat 1,3 juta penduduk atau 73 persen warga Depok telah menjadi peserta BPJS Kesehatan dari 1.811.924 jiwa penduduk Kota Depok.

Dari jumlah peserta terdapat sekitar 1.177.435 jiwa penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS di Kota Depok. Sedangkan, sisanya sekitar 145.629 penduduk Kota Depok terdaftar sebagai peserta JKN-KIS di luar Kota Depok. Selanjutnya sekitar 488.860 jiwa atau sekitar 27 persen penduduk Kota Depok belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

“Ke depan data tersebut akan disampaikan kepada Pemkot Depok dan dinas terkait. Agar dapat mendorong dan mengedukasi penduduknya yang belum terdaftar agar segera mendaftarkan diri dalam program JKN-KIS,” tuturnya.

Menurut Maya, dari data tersebut, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial bisa melakukan verifikasi penduduk miskin yang dapat didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS dengan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kota Depok. Sedangkan kami akan digunakan untuk melakukan canvassing dan sosialisasi kepada warga Depok yang belum terdaftar dalam program JKN-KIS.

Kepala Disdukcapil Kota Depok, Misbahul Munir menuturkan, sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 data kependudukan dapat digunakan salah satunya untuk keperluan pelayanan publik seperti keperluan BPJS Kesehatan.

“Hal tersebut merupakan upaya agar semua masyarakat di Depok mendapat pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan,” terangnya.

Diutarakan Munir, kerjasama ini untuk mendukung Universal Health Coverage (UJC) atau cakupan semesta tahun 2019 di Kota Depok. Bukan hanya itu kami juga mambuat kebijakan khusus di Kota Depok untuk melarang pemecahan kartu keluarga untuk berkelit dari kewajiban membayar iuran semua anggota keluarga. (Aris)

52 total views, 3 views today

LEAVE A REPLY