Siang Ini, Ombudsman akan Minta Polisi Panggil Paksa Pejabat yang Tolak Panggilan

0
64

www.depoktren.com–Pihak Ombudsman RI berencana akan datang ke Mapolda Metro Jaya, Senin 13 Nopember 2017, pukul.09.00 WIB.

Kedatangan para pejabat Ombudsman yang dipimpin Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala tersebut untuk klarifikasi sejumlah kasus yang belum terselesaikan dan akan meminta bantuan aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya terkait penolakan pemanggilan para pejabat oleh Ombudsman.

“Sebagai lembaga negara yang diatur dalam UU, kami punya hal untuk memanggil paksa pejabat di kementerian dan lembaga pemerintah serta kepala daerah di wilayah kewenangan Polda Metro Jaya,” ujar Adrianus dalam siaran pers Ombudsman, Senin (13/11/2017).

Setelah pertemuan dengan aparat Polda Metro Jaya yang berwenang, lanjut Adrianus, pihaknya akan memberikan keterangan dari hasil pertemuan dengan awak media Pintu Utama Gedung Utama Mapolda Metro Jaya.

“Masyarakat jangan lupa, bahwa setiap kejahatan tidak akan terjadi jika tak ada penyimpangan sebelumnya. Penyimpangan ini membutuhkan pelaku lain, bukan dari kalangan kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah saja,” jelas Adrianus.

Ombudsman sendiri, lanjut Adrianus, menelisik bagaimana penyimpangan terjadi pada level kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah yang biasanya berinteraksi dengan pihak lain, yakni masyarakat dan swasta.

“Namun, Ombudsman hanya fokus pada oknum di kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah tersebut yang diduga melakukan pelanggaran yang merugikan masyarakat,” tuturnya.
 
Jika penyimpangan tersebut terjadi kejahatan, lanjut dia, maka Ombudsman akan menyerahkannya ke pihak berwajib dalam hal ini meminta kepolisian untuk membantu memanggil paksa jika ada batas waktu penolakan. “Tugas dari Ombudsman yang memantau hingga terjadinya penyimpangan menuju terjadinya tindak kejahatan dan menyerahkan proses hukumnya ke pihak kepolisian,” papar pakar kriminolog itu.

Diutarakan Adrianus. Ombudsman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ‘wasit’ pelayanan publik di Indonesia, jika ada indikasi penyimpangan di kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah, yang bandel bisa ‘disemprit’ dan tindakan terakhir dengan pemanggilan paksa dengan meminta bantuan aparat kepolisian, seperti diatur dalam kewenangan yang dimiliki Ombudsman.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Depok, Mohammad Idris sudah mendapat tiga kali surat panggilan dari Ombudsman, namun tak pernah datang alias mangkir. Pemanggilan Wali Kota Depok terkait kasus tanah yang diduga merugikan masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan
penyerobotan tanah hak milik warga di Depok. (Mastete)

65 total views, 1 views today

LEAVE A REPLY