Tipikor Polda Metro Jaya Usut Persoalan Dugaan Korupsi Perijinan Apartemen Green Lake View Depok

0
192

www.depoktren.com–Aparat kepolisian dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Metro Jaya segera menuntaskan pengusutan tindak pidana korupsi penjualan asset jalan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terkait proses perijinan Apartemen Green Lake View Depok yang berlokasi di Jalan Raya Bogor Km 34.

“Kami sudah proses adanya terjadinya penyimpangan penjualan asset jalan masuk ke apartemen tersebut. Para pihak terkait sudah kami panggil dan periksa,” ujar seorang penyidik Tipikor Polda Metro Jaya yang tak bersedia disebutkan namanya itu.

Informasi dan data yang diperoleh, penyalahgunaan korupsi tersebut berupa penjualan asset jalan dan pembangunan betonisasi yang dilakukan Dinas PUPR Pemkot Depok.

Diduga negara dirugikan puluhan milyar rupiah dalam pembelian jalan masuk ke Jalan Rajabrana, Cimanggis yang melibatkan Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Depok.

Pembelian jalan aset Pemkot Depok tersebut terkait juga adanya penyimpangan pembetonan jalan masuk milik pengembang Apartemen Green Lake View Depok yang diduga menggunakan dana APBD 2015.

Pengembang Apartemen Green Lake View Depok yakni Cempaka Group yang berkepentingan membeli jalan tersebut terkait proses pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di lahan seluas 11,5 hektare.

Kini telah berdiri satu tower apartemen yang rencananya akan menjadi apartemen Green Lake View Depok Super Block dan telah ada Green Lake View Waterpark.

Wali Kota Depok sebelumnya yakni Nur Mahmudi Ismail diduga juga terlibat bahkan terakhir sempat menghadiri seremonial Topping Off Tower Alamanda apartemen Green Lake View Depok Super Block pada 27 Februari 2017 lalu. “Siapa pun yang terlibat harus ditindak termasuk dugaan keterlibatan mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail,” tegas Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (LSM KAPOK) Kota Depok, Kasno saat dihubungi, Selasa (7/11).

Kasno mengungkapkan, pihaknya sudah melaporkan melaporkan oknum-oknum pejabat dan parabl anggota DPRD Depok yang terlibat ke Tipikor Polda Metro Jaya dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasno menyebut, ada dugaan kongkalikong antara pengembang Cempaka Group dengan para pejabat terkait yakni Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Depok dan para anggota DPRD Depok terkait.

“Pemkot Depok telah melakukan pembiaran. Ini aneh bin ajaib karena pekerjaan pembangunan apartemen bisa tetap berjalan. Padahal legalitas hukum formal seperti IMB belum ada bahkan belum ada kajian analisis masalah dampak lingkungan (amdal). Kami minta kasus ini diungkap ke ranah pengadilan,” pungkas Kasno.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas PUPR Pemkot Depok, Manto dan pihak DPMPTSP Depok belum menjawab dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. (Mas Tete/Papi Ipul/Rus)

192 total views, 3 views today

LEAVE A REPLY