Dianggap Sukses, Larangan Motor Melintas akan Diperluas di Jalan-Jalan Utama di Jakarta

0
70

www.depoktren.com–Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta cukup sukses memberlakukan larangan kendaraan roda dua yakni sepeda motor di jalur protokol Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka, sejak 2014 lalu.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta akan memperluas rute larangan untuk kendaraan motor melintas di Jalan Sudirman, Jalan Rasuna Said, dan Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Respon beragam disampaikan para pengendara motor terkait rencana Pemprov DKI memperluas larangan motor tidak melintas di jalur-jalur bisnis di ibu kota itu. Ada yang setuju atas program Pemrov DKI Jakarta untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

Namun, banyak juga yang tidak setuju dengan program itu. Pengendara yang tidak setuju menilai perluasan larangan itu bisa menghambat mobilitas mereka dalam menjalankan pekerjanya serta dapat menambah bengkak biaya oprasional yang dikeluarkan.

“Saya berharap perlarangan motor itu hanya diberlakukan di Jl HM Thamrin dan Medan Merdeka tidak usah diperluas karena akan menganggu aktivitas para pekerja yang menggunakan motor,” harap Syaiful, seorang pekerja yang keseharian mengendarai motor, Kamis (10/8/2017).

“Ngak usahlah ada larang-larang kalau alasannya mengurangi macet, sekalian semua kendaraan dilarang,” tegas pengendara motor lainnya, Gilang.

Sementara itu, seorang warga, Nopli percaya jika maksud dan tujuan pemrov DKI Jakarta untuk membuat nyamam warganya. Untuk itu ia memberikan solusi agar rencana itu tidak menuai pro dan kontra di masyarakat.

seharusnya semua infrastruktur terkait yang ada di seluruh DKI dibenahi sebelum mengeluarkan program perluasan larangan motor melintas jalur protokol dan jalan-jalan utama di Jakarta.

“Segera benahi infrastruktur seperti angkutan umum, jalan, trotoar, halte dan tempat-tempat parkir. Selesaikan segera pembangunan MRT, LRT, sampai fly over dan underpass. Kalau semuanya sudah oke, jalanan lancar, angkutan umum memadai dan nyaman untuk digunakan, dengan sendirinya pengguna kendaraan bermotor juga akan berkurang,” jelasnya.

Meski menuai pro kontra pemerintah tetap akan menerapkan larangan perluasan motor melintas jalur protokol setelah sukses melakukan uji coba yang akan dimulai awal September 2017.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjiatmoko membantah jika rencana kali ini akan menganggu aktivitas pengendara motor.

“Sekali lagi pengaturan yang dilakukan tidak hanya sekedar pembatasan tapi yang utama adalah terjadinya shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” tuturnya.

Sigit meminta semua warga DKI Jakarta atau warga di luar DKI yang memiliki aktivitas atau bekerja di DKI Jakarta mendukung program Pemrov DKI Jakarta dalam mengatasi masalah kemacetan dengan beralihnya penggunaan transportasi pribadi ke transportasi umum.

“Sekali lagi pengaturan yang dilakukan tidak hanya sekedar pembatasan tapi yang utama adalah terjadinya shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” terang Sigit. (Mas Tete)

71 total views, 1 views today

LEAVE A REPLY