depoktren.com-Calon legislatif (Caleg) daerah pemilihan (dapil) nomor urut 1 Sukmajaya dari Partai NasDem, Gita Kurniawan mengkritik pedas Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dengan menilai tak becus mengelola pekerjaan proyek, apalagi banyak proyek yang dilaksanakan pada akhir tahun sehingga menimbulkan dugaan proyek ‘terpaksa’ dikerjakan asal-asalan.
”Selalu menggelar pelaksanaan proyek di akhir tahun. Pemkot Depok tidak pernah belajar dari tahun-tahun sebelumnya dan saat ini diulangi lagi bahkan lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak proyek yang akhirnya gagal sehingga anggaran tak terserap. Tentu hal ini sangat merugikan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan negara juga dirugikan,” ujar Gita, di Depok, Sabtu (28/12).
Diungkapkan Gita, puluhan proyek kemungkinan terancam mangkrak akibat dihentikannya anggaran (cut off) menjelang tutup akhir tahun. Ada 4 proyek pembangunan skala besar yang ‘terpaksa’ dikerjakan asal-asalan dan kemungkinan mangkrak yakni seperti penataan drainase dan pembangunan Jalan Margonda, Pembangunan 4 Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), dan 2 Pembangunan Jembatan di Terminal Jatijajar. ”Nilai ke 4 proyek tersebut tidak sedikit mencapai Rp 50 miliar lebih belum lagi proyek-proyek yang lain, mungkin bisa mencapai Rp 100 miliar lebih yang terbuang percuma,” jelas Pengurus Partai NasDem Depok ini.
Gita menegaskan, sebaiknya dinas-dinas terkait agar tidak mengerjakan proyek menjelang akhir tahun yakni dikerjakan pada Nopember dan Desember tapi sebaiknya sudah dikerjakan pada Juni atau Agustus sehingga pekerjaan tidak menumpuk sehingga kontraktor tidak perlu lagi bahan baku material dan memproses penagihan.
”Sekarang yang terjadi banyak bahan baku material susah didapat. Sekarang juga para pejabat dan pegawai terkait yang mestinya libur terpaksa lembur kerja hingga larut malam. Tentu ini suatu pemborosan keuangan negara karena harus membayar uang lembur. Saya curiga kondisi ini memang disengaja agar mendapatkan uang lembur yang terbilang cukup besar,” tutur Gita.
Menurut Gita, ketidakberesan pengelolaan manajemen proyek ini tidak saja kontraktor yang gagal di black list tapi para pejabat dan pegawai terkait juga harus dikenakan sangsi. ”Selama berkuasa, Nur Mahmudi sebagai Walikota Depok kinerjanya buruk dan tidak becus mengelola manajemen proyek yang sudah banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara,” pungkas aktivis yang selalu tampil low profile ini. @zra
1,014 total views