depoktren.com-Kantor Walikota Depok di demo ratusan massa dari Dewan Kesehatan Rakyat Kota Depok (DKR) yang menuntut agar seluruh warga Depok mendapat jaminan kesehatan gratis.
“Kita minta Pemkot Depok untuk tidak menyerahkan nasib kesehatan rakyat pada pihak lain atau swasta, namun mengelola sendiri jaminan kesehatan yang anggarannya dari APBD,” kata Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan, saat demo dikantor Walikota Depok, Senin (23/12).
Demo yang digelar DKR tersebut juga untuk menentang rencana pemerintah yang akan memberlakukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada 1 Januari 2014, sebagai produk Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang meniadakan semua jaminan kesehatan yang dimiliki masyarakat seperti Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal, Jamsostrek dan sebagainya.
Dalam keteranganya, Roy menyatakan saat ini melalui program jaminan kesehatan yang ada, masyarakat tidak dipungut iuran karena semua di tanggung oleh Negara (APBN & APBD) sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945. Akan tetapi semua itu akan hilang, masyarakat tidak lagi gratis untuk mendapatkan jaminan kesehatan, karena mulai tanggal 1 Januari 2014, sistem jaminan kesehatan berubah menjadi sistem asuransi. “Dimana semua orang wajib menjadi peserta BPJS, dengan konsekwensi membayar iuran,” tutur Roy. @aris
808 total views
