depoktren-Inilah gambaran salah satu kegagalan program unggulan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, yakni program Unit Pengolahan Sampah (UPS).
Sejak 2005, awal pemerintahan Nur Mahmudi sudah digembar-gemborkan program mengatasi permasalahan sampah melalui program Sistem Pengolahan Sampah Terpadu (Sipesat). Namun Sipesat usianya hanya seumur jagung. Program yang telah mengucurkan dana milyaran rupiah ini gagal total.
Perhatian mantan meteri ini terhadap permasalahan sampah cukup besar, alasan utamanya adalah berambisi untuk dengan cepat terlepas dari julukan Kota Terkontor hasil dari penilaian tim Adipura. Tidak tanggung-tanggung, puluhan miliar rupiah dianggarkan Nur Mahmudi dan pada 2007 dicanangkanlah program UPS.
”Disetiap kelurahan nanti akan dibangun satu UPS dan masyarakat sendiri yang mengelola sampahnya,” ujar Nur Mahmudi kala itu yang juga mewajibkan setiap pengembang yang akan membangun kompleks perumahan menyediakan lahan seluas 1.000 meter persegi untuk lokasi unit pengelolahan sampah (UPS).
Adapun implementasi pengelolaan dan pengolahan sampah lanjut Nur Mahmudi kala itu yakni dengan tiga pendekatan yaitu pertama, pendekatan skala TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan malihat bahwa TPA Cipayung sebagai tempat pembuangan akhir sampah sementara Kota Depok masih diperlukan.
Kedua, pendekatan skala kawasan yang merupakan upaya mengubah paradigma pengelolaan sampah yang lama, yaitu kumpul-angkut-buang menjadi kumpul-olah-manfaat. Ketiga, pendekatan skala masyarakat untuk menyadarkan dan melibatkan masyarakat, khususnya di tingkat rumah tangga.
Rangkaian pengolahan sampah diawali dengan pengumpulan sampah dari tiap rumah, di lokasi UPS sampah mengalami proses pemilahan di conveyor table, dimana sampah plastik dan sampah non-organik lainnya seperti besi, kaca, dipisahkan dan diikat jadi satu untuk dijual kembali sebagai bahan daur ulang, sampah organik yang tersisa terus dibawa ke mesin pencacah dan dilanjutkan dengan pengomposan.
Pengomposan dilakukan secara konvensional namun ditambahkan bakteri untuk mempercepat proses pengomposan. Pengomposan yang biasanya harus memakan waktu 3 minggu, dapat dipercepat menjadi 2 minggu saja. Hasil kompos ini dijual seharha 400 rupiah per kilogram.
Tahun dengan cepat berganti, pada 2012 Kota Depok akhirnya hanya mendapat sertifikat adipura bukan piala Adipura dan tetap sebagai Kota Terkotor dan permasalahan sampah menjadi pekerjaan rumah yang tidak pernah berhasil diatasi Nur Mahmudi.
Yang cukup mengejutkan, sebanyak 14 dari 32 tempat UPS yang tersebar di berbagai kelurahan ternyata tidak berfungsi. Berdasarkan investigasi depoktren, banyaknya tempat UPS yang tidak beropersi tidak lain karena tidak adanya mesin-mesin pengolahan sampah. Selain itu juga banyaknya mesin-mesin pengolahan sampahnya yang rusak.
Padahal, anggarannya sudah dikucurkan puluhan miliar, termasuk juga untuk studi banding ke luar negeri, salah satunya ke Jepang. ”Ini proyek prestisius Nur Mahmudi yang gagal total. Puluhan miliar dana terbuang percuma dan cukup kental dengan tindak pidana korupsi. Sayangnya pihak kejaksaan Depok hanya tutup mata,” ujar Hendra, Koalisi LSM untuk Depok Hijau.
Hendra berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dalam program UPS ini. ”UPS itu proyek fiktif, tidak ada hasilnya dan manfaat bagi masyarakat, hanya teori saja dan menang di pencitraan saja,” pungkas Hendra.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Kania Parwanti mengakui sebanyak 14 tempat UPS tidak berfungsi. Itu yang menjadi salah satu penyebab Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Cipayung melebih kapasitas karena sampah dari rumah tangga langsung dibuang tanpa diolah di UPS terlebih dahulu.
‘Kita punya 32 UPS dan 14 tidak berfungsi. Tentunya, ini berdampak secara langsung dalam pengolahan sampah. Kalau penyebabnya ya beragam, mulai dari masalah infrastruktur dan ada juga yang mendapatkan penolakan warga,” ungkap Kania yang mengaku sulit untuk mengoperasikan kembali tempat UPS-UPS tersebut. @ayu
1,132 total views
Nur Mahmudi Biang Korupsi di Depok